INDEX KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA:
DIY TERTINGGI
Pusat Studi Pancasila UGM berhasil membuat instrumen pengukuran ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia melalui riset Grand Desain Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (2017). Upaya ini dilandasi oleh kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai problematika yang bersifat ideologis. Mulai dari isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik liberalisasi di berbagai bidang kehidupan.
Permasalahan ideologi tersebut memiliki jenis dan varian yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain. Jika fenomena seperti dibiarkan, akan mengancam kedaulatan bangsa, , ungkap Dr. Septiana Dwiputri Maharani (ketua peneliti)
Surono, M.A. menambahkan, sudah saatnya bagi Indonesia memiliki sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi yang sekaligus mampu mendeteksi secara dini potensi pelemahan ideologi di suatu daerah. Jika Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi, dan indeks-indeks lainnya, maka sudah saatnya juga memiliki Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP). Indeks tersebut memiliki posisi sangat strategis dalam mengukur dan mendeteksi tingkat ketahanan ideologi. Ideologi yang dimaksud tentunya adalah ideologi Pancasila.
Pada saat ini instrumen juga telah berhasil digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada lima provinsi di Indonesia. Yaitu Maluku, Kalimantan Barat, DIY, Sumatera Utara, dan DKI. Berdasarkan hasil pengukuran PSP UGM, kelima provinsi tersebut memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda.
No Provinsi Nilai Tingkat Ketahanan Rentang nilai
| No | Provinsi | Nilai | Tingkat Ketahanan | Rentang nilai |
| 1. | Maluku | 266,83 | Sedang | 253,57 – 280,82 |
| 2. | Kalimantan Barat | 261,24 | Sedang | 253,57 – 280,82 |
| 3. | DIY | 285,62 | Kuat | 280,82 – 308,07 |
| 4. | DKI | 260,47 | Sedang | 253,57 – 280,82 |
| 5. | Sumatera Utara | 261,85 | Sedang | 253,57 – 280,82 |
Kedepan instrumen ini bisa dikembangkan untuk mengukur IKIP secara nasional. Sehingga pemerintah dan pemangku kebijakan akan bisa menggunakan untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan penguatan ideologi Pancaisila