Kursus Pusat Studi Pancasila UGM

Kursus Demokrasi dan Konflik Moral: Tantangan Epistemik Menghadapi Pemilu 2024

Paradok demokrasi menunjuk pada pengertian bahwa keabsahan pemerintah membutuhkan persetujuan dari mereka yang diperintah (rakyat), namun dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan politik yang mendalam (deep politics) di
kalangan rakyat dengan komitmen moral yang beragam dan saling bertentangan menyulitkan kesepakatan atau persetujuan (consent) yang bulat dan kuat kepada keabsahan pemerintahan.
Bagaimana kita menghadapi paradok demokrasi ini? Apakah konflik-konflik yang sering diasosiasikan dengan perilaku para kontestan politik dan para pendukungnya sebagai krisis moral yang tak akan pernah bisa diatasi? Mengambil posisi optimistik, kuliah ini akan menempuh arah yang berbeda, tidak melihat problem demokrasi dan terutama merefleksikan tantangan politik elektoral yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2024 sebagai krisis moral melainkan sebagai krisis epistemik. Apa yang dimaksud di Sini? Apakah epistemologi dalam demokrasi merupakan pendekatan yang memadai dan apakah ada cara memperkuat kapasitas epistemik warga negara dan para pelaku politik untuk menghadapi tantangan demokrasi terutama pada pemilu 2024?

Materi Kursus

  • Pluralisme dan problem paradok demokrasi
  • Politik penghindaran dalam masyarakat Plural
  • Epistemologi rakyat (Folk Epistemology)
  • Epistemologi rakyat dan justifikasi demokrasi
  • Perfeksionisme Epistemik dan tantangan ketidaktahuan dalam politik

Kursus Penguatan Pendidikan Karakter (Upgrading)

Kursus ini dirancang untuk mengenali kembali praktek dari, dan untuk membantu memberikan penilaian tentang, keberhasilan dan kegagalan pendidikan moral dan karakter Pancasila. Standard kemajuan moral (moral progress) dan kematangan moral (moral maturity) yang terkait erat dengan kapasitas warga negara dan khususnya anak didik dalam melakukan penalaran moral (moral reasoning).

Materi Kursus:

  • Sejarah Pendidikan Moral dan Karakter Pancasila
  • Landasan Teori Kefilsafatan Pendidikan Karakter
  • Fondasi Teoritik dan Empirik Pendidikan Karakter
  • Desain dan Teknik Pengukuran; Ke Arah Kemajuan Moral
  • Praktik Baik (best practice) Pendidikan Karakter
  • Aktualisasi Pendidikan Karakter
  • Metodologi Pembelajaran
  • Cara Memahami Pengelolaan Kelas 
  • Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Masyarakat
  • Penulisan dan Presentasi Paper/Makalah

Kursus Teori Keadilan Sosial

Mengeksplorasi berbagai teori dan prinsip-prinsip keadilan sosial, mereview ragam alternatif pemikiran mulai dari Utilitarianisme (Bentham, Mill), Persamaan Liberal (Rawls), Keadilan Marxis (Marx), libertarianisme  (Nozick), dan komunitarianisme (Sandel, McIntyre), Feminisme dan politik identitas, untuk imaginasi kebijakan negara demi terwujudnya keadilan sosial

Materi Kursus:

  1. Keadilan Utilitarianisme
  2. Keadilan Liberal
  3. Keadilan Marxis
  4. Keadilan Libertarian
  5. Keadilan Komunitarian
  6. Keadilan Feminis
  7. Politik Identitas dan Keadilan Sosial

Kursus Kritik Ideologi

Kuliah mengeksplorasi asal mula integralisme dalam sejarah perkembangan Pancasila, mendiskusikan pengaruhnya pada sejumlah pemikir Pancasila Indonesia kontemporer dan menimbang seperti apa demokratisasi dan usaha mewujudkan keadilan sosial di Indonesia terpengaruh, terhambat atau terpacu oleh gagasan integralisme.

Materi:

  1. Akar Nasionalisme dan Pemikiran Organisme di Eropa
  2. Pengaruh Penjajahan Jepang pada Integralisme
  3. Inegralisme dalam Perdebatan UUD 1945
  4. Perkembangan Integralisme Pasca Kemerdekaan
  5. Rekayasa Hegemoni Orde Baru
  6. Reformasi, Demokratisasi dan Integralisme

Kursus Managemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI)

Kursus akan memberikan wawasan tentang hakikat penelitian ilmiah dan norma-norma yang perlu diperhatikan oleh pekerja ilmiah sebagai bagian dari ethos Akademik.
Kursus akan mengamati berbagai contoh tentang “kesalahan perilaku dalam dunia ilmiah” (Scientific Misconduct), mengapa terjadi dan apa sebabnya dianggap salah

Materi Kursus

  1. Norma-norma ilmiah sebagai Bagian dari Ethos akademik
  2. Research Misconduct
  3. Issues of Authorship
  4. Issues of Intellectual Property and Science
  5. Conflict of Interest
  6. Ethical Principles Involving Human Subjects
  7. Komite Etik: Prosedur dan Tanggungjawab
  8. Tanggung jawab Ilmu Pengetahuan kepada Masyarakat

Kursus Demokrasi

Kursus ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta kursus tentang bagaimana berdemokrasi yang sejalan dengan Pancasila. Selain itu juga mengungkap tantangan demokrasi saat ini dan yang akan datang, makna demokrasi, dan pengungkapan kebenaran demokrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yaitu: 1). Freedom/Equalit (kebebasan atau persamaan). 2). People’s Sovereignty (kedaulatan rakyat). 3). Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Materi Kursus:

  1. Demokrasi dan kebenaran
  2. Ide demokrasi terpimpin jaman Sukarno
  3. Makna demokrasi liberal
  4. Tantangan demokrasi Indonesia Masa Kini
  5. Digital Authoritarianism
  6. Money Politic

Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegarusutamaan Pancasila dalam Penyusunan dan Pembentukan Kebijakan

Menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembentukan regulasi yang selaras dengan Pancasila di kalangan lembaga yang berwenang membentuk peraturan. Selain itu, untuk menghasilkan produk hukum yang baik berdasarkan aturan yang ada sehingga tidak ada regulasi yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara. Atas dasar itu, dirasa penting dan urgen mengadakan program Bimbingan Teknis/Pelatihan Institusionalisasi Pancasila dalam Penyusunan dan Pembentukan Kebijakan bagi aparatur penyusun kebijakan baik di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Kementerian/Badan/Lembaga.

  • Filsafat Pancasila;
  • Pancasila dan Konstitusi;
  • Etika Hukum Pancasila;
  • Kedudukan, Peran, dan
  • Fungsi Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional;
  • Tujuan dan Landasan Pembentukan/Penyusunan Kebijakan;
  • Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
  • Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan/Penyusunan Kebijakan;
  • Prinsip Keadilan dalam Pembentukan/Penyusunan Kebijakan;