Sistem Administrasi yang Menjajah, Akuntabilitas tanpa Kejujuran

Program Sinau Pancasila di 78 kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali digelar. Pada tahun 2019 ini merupakan tahun ke 3 (tiga) program Sinau Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol DIY dan Komisi A DPRD DIY, yang didukung oleh Pusat Studi Pancasila UGM.

Pada tahun ketiga ini diawali dengan kegiatan Sinau Pancasila di Kecamatan Kraton Yogyakarta. pada Sinau Pancasila ini menampilkan tiga pembicara, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY (2014-2019) dan Pusat Studi Pancasila.

Menurut Surono (PSP UGM),  bangsa Indonesia saat ini memiliki dua masalah fundamental yakni jiwa yang tidak merdeka dan rapuhnya semangat persatuan. para founding fathers dulu fisiknya terjajah  namun jiwa mereka merdeka, sementara itu bangsa Indonesia saat ini fisiknya merdeka namun jiwanya terjajah. Indonesia harus mampu keluar dari jiwa yang terjajah. Salah satu bentuk keterjajahan saat ini adalah sistem administrasi yang sedemikian rupa yang mengagungkan akuntabilitas tetapi mengesampingkan kejujuran.  Masyarakat Indonesia saat ini, secara sadar maupun tidak sudah terdidik dengan sistem administrasi yang mengabaikan aspek kejujuran.

Surono mencontohkan, misalnya dalam pelaporan penggunaan anggaran suatu kegiatan, panitia dipaksa untuk menyampaikan persis seperti apa yang telah dianggarkan. Padahal seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Misalnya sebuah kegiatan direncanakan dan dianggarkan dihadiri oleh 100 orang, ternyata peserta yang hadir pada saat kegiatan hanya 70 orang. Pada kondisi ini, panitia dipaksa untuk melaporkan kegiatan dengan 100 tanda tangan peserta.

Kondisi seperti inilah yang akan menghancurkan Indonesia. Maka sudah saatnya dilakukan revolusi didalam sistem anggaran kita. Jangan sampai demi akuntabilitas mengorbankan kejujuran.