Menggagas Desa Berkarakter Pancasila
“Yang saya khawatirkan ketika kita membangun desa berkarakter Pancasila pada akhirnya justru melahirkan kemunafikan, artinya desa-desa diberi label desa berkarakter Pancasila, namun kenyataannya masyarakat masih melestarikan tradisi atau kebiasaan yang bertentangan dengan Pancasila seperti judi dan mabuk-mabukan” ungkap Heri Santoso, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM saat mengantarkan diskusi dalam workhsop kader Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Worshop dalam rangka Revitalisasi dan Aktulalisasi Nilai-nilai Pancasila ini berlangsung selama 3 hari di Hotel Prima SR, Jl. Magelang Sleman ini diikuti oleh perwakilan dari 16 desa se kabupaten, dan masing-masing desa mengirimkan 3 kadernya.
Pengalaman di masa lalu, menurut Heri, banyak desa dengan mudahnya menuliskan di atas atap rumah warga dengan tulisan besar DESA PELOPOR P4, tetapi di bawahnya digunakan untuk minum-minuman (mabuk) dan berjudi. Sekarangpun orang dengan mudahnya mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, dan setelah itu ada yang masuk penjara. Pancasila seharusnya tidak berhenti pada jargon dan kata-kata. Pancasila seharusnya diamalkan. Sekurang-kurangnya ada tiga indikator untuk melacak dan mengembangkan desa berkarakter Pancasila, yaitu indikator pertama, desa berkarakter Pancasila manakala sistem struktur penyelenggaraan negara dari pusat sampai ke daerah, dari desa sampai RT dijiwai oleh nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Indikator kedua, karakter Pancasila itu dapat ditemukan di dalam adat istiadat dan budaya masyarakat desa yang dianggap luhur, karena harus diakui ada beberapa adat istiadat yang kurang luhur untuk dilestarikan. Indikator ketiga, karakter Pancasila itu dapat ditemukan di dalam ekspresi atau pengamalan kehidupan keberagamaan yang religius sekaligus toleran.
Heri menawarkan konsep sederhana membangun desa berkarakter Pancasila, yaitu berbasis potensi dusun-dusun yang ada di desa tersebut. Dari dusun-dusun tersebut diinventarisasi nilai-nilai yang menonjol yang sejalan dengan Pancasila, misalnya dusun A dikenal sebagai dusun agamis, dusun B dikenal sebagai dusun yang beradat dan berbudaya, dusun C dusun yang guyup rukun, dusun D, dusun yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaiakn masalah, dan dusun E dusun yang menjujung tinggi keadilan sosial. Potensi dusun tersebut dapat dijadikan titik awal untuk mengembangkan karakter-karakter yang lain. Intinya pengembangan desa berkarakter Pancasila dikembangkan berbasis dusun yang terus menerus berproses menuju kesempurnaan.
Ketika peserta workshop diminta untuk memaparkan impian mereka tentang bagaimana konsep desa berkarakter Pancasila itu, ternyata mengemukan beragam pandangan, namun intinya mereka mendukung gagasan pengembangan desa berkarakter Pancasila ini. Salah satu gagasan yang menarik dan mengemuka dalam workshop ini adalah gagasan yang dikemukakan oleh Siswanto, Kasi Pemerintahan Desa Wedomartani, yang membayangkan bahwa desa yang berkarakter Pancasila itu idealnya pertama, kegiatan dan tempat-tempat ibadahnya makmur, namun antar umat beragama juga toleran. Kedua, banyak relawan-relawan desa yang bergerak untuk menjadi relawan bencana, keamanan, kesehatan dll. Ketiga, idealnya ada forum-forum kerukunan, misalnya forum kerukunan umat beragama, Keempat, idealnya ada musyawarah desa yang rutin dan menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, dan kelima, idealnya desa berkarakter Pancasila memiliki advokat sosial yang bertugas mendata dan memperjuangkan mereka yang mengalami kesulitan secara sosial.
Sementara itu, Basuki, S.IP., M.Si, Kasubdit Pembinaan Karakter Bangsa Kesbangpol Sleman mengapresiasi gagasan yang berkembang dalam worshop ini. Basuki menjelaskan bahwa dengan workshop ini akhirnya terjadilah titik temu antara yang secara deduktif diinginkan pemerintah dan secara induktif apa yang diinginkan oleh warga masyarakat melalui kader-kadernya. Kesepahaman inilah yang akan dijadikan titik tolak Kesbangpol Sleman untuk mengembangkan desa berkarakter Pancasila pada tahapan selanjutnya.